Friday, May 16, 2008

Peradilan Anak di Indonesia


I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Peradilan Anak di Indonesia.

Anak merupakan harapan dan penerus bangsa, oleh karena itu untuk mewujudkan suatu bangsa yang baik, harus ditunjang dengan anak-anak yang baik. Dalam perjalanan hidupnya seorang anak selalu melakukan hal-hal baru yang ingin diketahuinya walaupun hal tersebut tidak selamanya baik dan cenderung mengarah kepada perbuatan melawan hukum. kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal seperti, pencurian, penganiayaan, terlibat dalam kasus narkoba, pemerkosaan dan pembunuhan. Maka hal tersebut mengharuskan kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya khususnya dibidang hukum pidana (anak).

Sebelum Lahirnya Undang-Undang no. Undang-Undang no. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dan Undang-Undang no. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak di Indonesia menggunakan KUHP dalam mengatasi perkara kenakalan anak. Tetapi karena KUHP dirasakan kurang menjaga kestabilan mental anak dan terlalu berat dalam pemidanaannya maka KUHP akhirnya tidak digunakan lagi.

Dengan tidak digunakan KUHP maka untuk memberikan perlindungan terhadap seorang anak diperlukanlah suatu peraturan yang bersifat khusus ”lex Specialis derogat lex Generalis”. Atas kebutuhan yang mendesak tentang perlunya instrumen hukum yang mengatur hukum peradilan anak maka pada tahun 1997 dibuatlah Undang-Undang no. Undang-Undang no. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak untuk melindungi anak dalam pengadilan anak di Indonesia .

B. Bentuk Peradilan Anak

Bentuk Peradilan anak jika didasarkan pada tolak ukur uraian mengenai pengertian dari peradilan dan pengertian anak, serta motivasi tertuju demi kepentingan anak untuk mewujudkan kesejahteraannya, maka tidak ada bentuk yang cocok bagi Peradilan Anak kecuali sebagai Peradilan Khusus. Umumnya negara-negara yang telah mempunyai lembaga Peradilan Anak ditempatkan dalam bentuk dan kedudukan secara khusus didalam Peradilan Negara masing-masing.

Negara kita mengenai istilah Peradilan Umum pertama kali dalam Undang-Undanh No. 19 Tahun 1984 dan istilah Peradilan Khusus baru dijumpai dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1964 yang dilanjutkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

Pokok-pokok pikiran perlakuan khusus bagi pelanggar muda adalah :

1. Usia muda

Berkaitan dengan asas manfaat yaitu anak-anak sebagai generasi penerus perlu diperhatikan masa depannya

2. Demi kepentingan anak

Sebagai asas kepentingan yaitu dalam menghadapkan anak kesidang pengadilan harus diperhatikan akan kepentingan anak

3. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak

Asas perlindungan yaitu anak-anak (muda) karena kondisi fisik, mental dan social yang khusus perlu perlindungan dari perlakuan-perlakuan dalam sidang anak

Inti dari semua itu adalah masalah kemempuan bertanggung jawab dari anak-anak. Seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya bilamana ia terganggu karena penyakit atau jiwanya cacat.

C. Peran Peradilan Anak.
Peran Peradilan Anak meliputi :

1. Umum

a. Sebagai penegak hukum dan keadilan

b. Menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan
c. Membentuk hukum sebagai konsekuensi yang menyatakan bahwa hakim dianggap tau tentang hukum.

2. Khusus

a. Badan Peradilan sebagai sarana pendidikan dalam ikut serta dalam membentuk kepribadian anak melalui keputusan atau penetapan hakim. Pendidikan yang dimaksud adalah bagi pelanggar-pelanggar usia muda.

b. Badan Peradilan berkewajiban memberikan perlindungan bagi pelanggar-pelanggar muda dalam proses Peradilan dari tindakan-tindakan dan perlakuan-perlakuan yang merugikan demi kepentingan anak.

c. Badan Peradilan harus melakukan pengawasan dan bimbingan dalam tindak lanjut dalam putusannya, demi hari depan pelanggar-prlanggar muda.

II. Permasalahan Peradilan Anak
A. Batas Usia Anak.
Kategori umur seorang anak di Indonesia sangatlah bervariasi yaitu :
KUHP : dibawah 16 tahun
KUHPer : dibawah 21 tahun
UU No. 1 tahun 1974 : 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
UU Peradilan Anak (3/1997) : sudah menapai 8 tahun dan dibawah 18 tahun
UU Perlindungan Anak (23/2002): di bawah 18 tahun
Konvensi PBB tentang hak anak itu diberi batasan 18 tahun ke bawah.

B. Ruang Lingkup Peradilan Anak
Menurut system hukum Negara Republik Indonesia aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan :
1. Kepolisian, selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan-pemeriksaan terdahulu.
2. Kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan ke Pengadilan.
3. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan di depan sidang Pengadilan sebelum mendapat putusan hakim.
Jadi aktivitas pemeriksaan bagi proses pidana merupakan rangkaian kegiatan sejak penangkapan, penahanan sampai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di muka persidangan anak.
Berkaitan erat dengan kompetensi absolut Peradilan Anak, Peradilan Anak di Indonesia dewasa ini ada praktek Pengadilan karena kebijaksanaan dan kesepakatan. Pengaturan khusus yang mengatur belum ada. Untuk perkara pidana pasal 1, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang N0. 3 Tahun 1997 mengatur tentang perlakuan terhadap anak-anak ini dan membatasi umurnya yaitu dibawah 18 tahun.
Pasal 24 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa hal-hal yang diperiksa dan diberi keputusan oleh Peradilan Anak dan Pengadilan Tinggi Anak adalah :
1. anak
2. anak terlantar
3. anak di Lembaga Pemasyarakatan.
Sedangkan kriteria anak nakal menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Peradilan Anak adalah :
a. Melakukan tindak pidana.
b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
c. Yang sering meninggalkan rumah tanpa izin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh.
d. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau oang-orang yang tidak bermolar sedangkan anak-anak itu mengetahui keadaan itu.
e. Yang kerap kali mengunjungi tempt-tempat terlarang bagi anak.
f. Yang sering menggunakan kata-kata kotor.
g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, social, rohani dan jasmani anak tersebut.

C. Proses Peradilan Anak.

1) Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan menitik beratkan pada tindakan mencari atau mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang bukti yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat ditemukan dan ditentukan pelakunya.

Penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian RI atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian RI seperti yang dimaksud dalam pasal 41 bagian kedua paragraph 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 42 ayat 2. adapun syarat-syarat sebagai penyidik sebagai berikut :

a) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika pelaku anak belum mencapai usia 8 tahun dan penyidik menyatakan bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka polisi hendaknya mengembalikan anak tersebut ke depsos agar ditampung untuk sementara dipanti social anak untuk seterusnya diputus oleh pengadilan mengenai status terlantarnya yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Berikut uraian singkat beberapa tindakan penting dalam pemeriksaan yaitu :

1. Penangkapan

a. Guna kepentingan pemeriksaan, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan terhadap anak nakal. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila tercapai cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan.
b. Menurut pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dengan demikian penangkapan dilakukan sesuai prosedur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP, dan penangkapan dilakukan paling lama satu hari (pasal 43 ayat 2).

2. Penahanan

a. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti pemutusan yang cukup, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan prosedur penahanannya dilakukan menurut ketentuan pasal 20 sampai dengan ketentuan pasal 31 KUHAP. Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 hari, hal tersebut terdapat pada pasal 44 ayat 2 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan apabila diperlukan perpanjangan penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka penahanan dapat diperpanjang 10 hari seperti yang disebutkan dalam pasal 44 ayat 3 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Jika jangka waktu itu telah lewat dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (pasal 44 ayat 5 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak). Pelaksanaan penahanan anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak yaitu : dilingkungan rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara atau ditempat tertentu (pasal 44 ayat 6 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak), dan tempat penahannya harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (pasal 45 ayat 3 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak).

b. Terhadap penahanan yang dilakukan kepada anak, maka penahanan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat (pasal 45 ayat1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak) serta alasan penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan (pasal 45 ayat 2 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak).

c. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan social anak harus tetap dipenuhi (pasal 45 ayat 4 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak) dan apa yang sudah menjadi hak-hak anak tidak boleh dikurangi apalagi tidak dipenuhi.

No Penahanan oleh Masa penahanan Dasar hukum

1. Penyidik 20 hari Psl 44 (1), (2)

2. Perpanjangan oleh PU 10 hari Psl 44 (3)

3. Penuntut Umum 10 hari Psl 46 (1), (2)

4. Perpanjangan ketua PN 15 hari Psl 46 (3)

5. Hakim pengadilan negeri 15 hari Psl (1), (2)

6. Perpanjangan ketua PN 30 hari Psl 47 (3)

7. Hakim Banding 15 hari Psl 48 (1), (2)

8. Perpanjangan ketua PT 30 hari Psl 48 (3)

9. Hakim Kasasi 25 hari Psl 49 (1), (2)

10 Perpanjangan ketua Ma 30 hari Psl 49 (3)

Tabel Masa Penahanan Anak

3. Pemeriksaan terhadap tersangka anak

a. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam pasal 42 ayat 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Penyidik dalam pemeriksaan terhadap anak dilarang mengajukan pertanyaan-pertanyaan bersifat suggestive dengan tindakan-tindakan kekerasan, penyiksaan ataupun penekanan dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat menjadikan anak sebagai korban dan merusak perkembangan jiwa sianak.

b. Dalam pasal 42 ayat 2 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu dapat juga meminta pertimbangan atau saran dari ahli penyidikan, ahli kesehatan, ahli jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya untuk membantu memberi masukan tentang latar belakang sianak.

Dalam Penyidikan anak mempunyai hak sebagai berikut :

§ Pemberitaan harus menggunakan singkatan nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh

§ Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan

§ Proses penyidikan wajib dirahasiakan

§ Sejak ditangkap/ditahan berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan

§ Baik tersangka maupun orang tua, wali, ortu asuh wajib diberitahu oleh pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan, hak memperoleh bantuan hukum

§ Saat dalam penangkapan/penahanan berhak berhubungan lsg dengan Penasehat Hukum

2) Penuntutan

Penuntutan dilakukan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum.

Terhadap perkara anak nakal, setelah mempelajari berkas perkara secara seksama penuntut umum boleh tidak meneruskan perkara ke pengadilan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukan anak tersebut ke meja hijau. (penghentian penuntutan).

Selain itu penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, ia diberi wewenag untuk memeriksa dan menilai apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik tersebut telah cukup dan sempurna sehingga dapat dilakukan penuntutan.

Dilingkungan kejaksaan, perkara anak ditangani oleh jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk khusus untuk itu, dalam pasal 1 butir 6 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang dimaksud penuntut umum adalah penuntut umum anak (pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak) dengan syarat-syarat sebagaimana yang termuat dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yaitu:

§ Berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

§ Mempunyai minat, pemehaman, dedikasi dan memahami masalah anak.
Hak anak dalam hal dilakukannya penuntutan antara lain:

§ Pemberitaan harus menggunakan singkatan nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh

§ Wajib segera diproses bila dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

3) Pemeriksaan di Pengadilan

Menurut pasal 3 jo pasal 21 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal. Sedangkan sidang dipimpin oleh seorang hakim anak (pasal 1 ayat 7 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak) yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Sebagaimana tersebut dalam pasal 9 bagian pertama bab II dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 10 sebagai berikut :

a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

b. Mempunyai minat, pemehaman, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam penjelasan pasal 10, yang dimaksud dengan mempunyai minat, pemahaman, dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami :

a. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.

b. Pertumbuhan dan perkembangan anak.

c. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempunyai kehidupan anak.

Selain itu dalam pasal 8 Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa pada prinsipnya hakim memeriksa perkara anak dengan sidang tertutup guna melindungi kepentingan anak.

Dalam surat dirjen pembinaan badan peradilan umum departement kehakiman tanggal 29 november 1984 yang ditujukan kepada ketua pengadilan diseluruh Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam menangani anak yang melanggar hukum. Selanjutnya diminta kepada ketua pengadilan negeri supaya meminta kepada BISPA (Balai Pemasyarakatan) untuk menyajikan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) pada setiap perkara anak.

Menurut Per Men Keh No.M.06-UM.01.06 Tahun 1983 pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, hakim dapat menugaskan kepada pembimbing kemasyarakatan dari departement kehakiman untuk membuat laporan social anak yang bersangkutan. Laporan social tersebut dibuat oleh BISPA (balai bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak) yang sesuai dalam petunjuk pelaksanaan menteri kehakiman No.E.-39 PR.05.03 Tahun 1987, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah BAPAS, yang tugasnya adalah :

a. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas mengikuti sidang yang diselenggarakan oleh Penagdilan Negeri dan seterusnya.

b. Dalam sidang di Pengadilan Negeri, pembimbing kemasyarakatan memberi penjelasan tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya.
Mengenai BAPAS ini telah diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. BAPAS ini tergabung dalam satu tim pengamat pemasyarakatan seperti yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tim pengamat masyarakat ini terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS,BAPAS atau pejabat lainnya yang terkait. Mengenai tugas LAPAS dan BAPAS ini lebih khusus dicantumkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 45 ayat 4 yakni :
a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan system pemasyarakatan.
b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan.
c. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga Binaan Pemasyarakatan.
Adapun yang menjadi syarat dari untuk menjadi anggota LAPAS, BAPAS berdasarkan pasal 45 ayat 3 yakni mereka ahli dalam bidang pemasyarakatan yang tidak lain merupakan wakil dari instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya. Yang selanjutnya pembentukan, susunan, dan tata kerja balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemesyarakatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Dalam hal beracara di pengadilan, proses persidangan anak diantaranya:
§ Sidang dibuka.
§ Anak memasuki ruang sidang.
§ Hakim menanyakan identitas anak
§ Setelah diketahui benar usia terdakwa masih dalam kategori anak maka kemudian sidang ditutup untuk umum.
§ Para pihak yang hadir dalam sidang, antara lain; Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat hukum, Orang Tua atau wali, BAPAS, Psikiater.
§ Dibacakan Surat dakwaan.
§ Eksepsi
§ Pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti.
§ Pemeriksaan terdakwa.
§ Requisitor Jaksa penuntut umum (tuntutan)
§ Pleidoi
§ Duplik
§ Putusan
§ Banding, Kasasi, atau Grasi.
§ Eksekusi.

Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses acara di persidangan pengadilan anak adalah:
1. Sebaiknya hakim dan jaksa tidak memakai toga maupun seragam, hal ini dapat mengurangi rasa takut terhadap anak yang diadili.
2. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup dan yang hadir hanya yang bersangkutan saja, sehingga mempermudah pemeriksaan bagi anak yang sedang diperiksa, sedangkan putusan dilakukan dengan pintu terbuka, yang bersangkutan disini adalah sianak, orangtua/wali, social worker atau jika perlu dihadirkan psikiater atau guru.
3. Sebaiknya diadakan individual approach yang bersifat keibuan dan kebapaan.
4. Pengadilan anak yang diutamakan adalah keselamatan anak, dengan tidak memakai sesuatu prosedur formalitas agar lama-kelamaan masyarakat dapat menginsyafi, bahwa tiap-tiap perbuatan salah dari seorang anak yang belum cukup umur itu, hanya merupakan suatu perbuatan anak yang tersesat dan memerlukan bantuan untuk dibimbing.
5. Suasana harus dibuat sedemikian rupa, sehingga seorang anak dapat menceritakan seluruh perbuatannya dengan benar dan berkeyakinan, bahwa ia akan mendapat pertolongan, tuntunan kejalan yang baik oleh hakim. Pertanyaan hakim hanya sebaiknya dilakukan dalam hal yang perlu sekali untuk menambah keterangan-keterangan prosedur ini tidak berarti bahwa pembuktian atas kesalahan harus dikesampingkan sama sekali karena pembuktian harus tetap dicari.

D. Pemidanaan Anak.
Sebelum dan saat putusan dibacakan ada hal-hal yang harus diperhatikan:

§ Hakim memberi kesempatan pada oru, wali, ortu asuh untuk menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan anak

§ Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan

§ Putusan dibacakan terbuka untuk umum.

Pemidanaan terhadap anak dapat berupa:

  1. Pidana Pokok

a. Pidana Penjara (paling lama ½ dr maksimum ancaman pidana dewasa, pidana mai/seumur hidup lamanya maks 10 tahun, bila blm berumur 12 tahun cukupdiserahkan kepada negara)

b. Pidana kurungan (paling lama ½ dr maksimum ancaman pidana dewasa)

c. Pidana denda (1/2 dari maksimum ancaman denda utk dewasa)

d. Pidana pengawasan (>3 bln < 2 tahun dibawah Jaksa dan pembimbingan kemasyarakatan).

2. Pidana tambahan, berupa :

a Perampasan barang-barang

b Pembayaran ganti rugi (tanggung jawab orang tua).

3. Tindakan, bisa berupa :

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh

b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

c. Menyerahkan kepada Depsos atau organisasi sosial kemasyarakatan.

III. Penutup
A. Kesimpulan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat prioritas utama. Hal ini demi kemajuan dan kelangsungan masa depan bangsa. Dalam perkembangannya anak selalu memiliki rasa ingin tahu akan segala hal, oleh karena itu anak sangat rentan terhadap perbuatan yang baru dimana perbuatan tersebut tidak selamanya dalam hal yang baik.

Apabila seorang anak melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka anak tersebut dapat dikenakan sanksi hukum selama memnuhi unsur-unsur dan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Peradilan anak di Indonesia merupakan Lex Speialis derogat Lex Generalis artinya merupakan peraturannya khusus yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Sebelum lahirnya Undang-Undang ini pengaturan mengenai pengadilan anak hanya menggunakan pengaturan yang umum digunakan dalam hal tindak pidana yaitu KUHP.

Bentuk Pengadilan anak merupakan pengadilan yang khusus. Pengadilan anak harus ditangani oleh orang-orang yang berkompeten di bidang kajiwaan anak. Dalam hal ini antara lain hakim, jaksa, pembimbing pemasyarakatan, dan para pihak yang lainnya.

Proses Peradilan anak terdiri dari :

1. Penyidikan

§ Penangkapan.

§ Penahanan.

2. Penuntutan.

3. Pemeriksaan di pengadilan.

Tujuan dari peradilan anak yaitu untuk menjaga anak dari segi kejiwaannya agar tidak merusak psikis anak yang melakukan tindak pidana, agar memeperhatikan kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa, menyadarkan pada masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan merupakan anak yang jahat tetapi melainkan sebagai anak yang tersesat dan butuh pembinaan.

Pemidanaan terhadap anak dapat berupa:

  1. Pidana Pokok

a. Pidana Penjara (paling lama ½ dr maksimum ancaman pidana dewasa, pidana mai/seumur hidup lamanya maks 10 tahun, bila blm berumur 12 tahun cukupdiserahkan kepada negara)

b. Pidana kurungan (paling lama ½ dr maksimum ancaman pidana dewasa)

c. Pidana denda (1/2 dari maksimum ancaman denda utk dewasa)

d. Pidana pengawasan (>3 bln < 2 tahun dibawah Jaksa dan pembimbingan kemasyarakatan).

2. Pidana tambahan, berupa :

c Perampasan barang-barang

d Pembayaran ganti rugi (tanggung jawab orang tua).

3. Tindakan, bisa berupa :

d. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh

e. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

f. Menyerahkan kepada Depsos atau organisasi sosial kemasyarakatan.

B. Saran.

Dalam Mengadili perkara anak hendaknya hakim mempertimbangkan masa depan anak kelak apabila dia dijatuhi atas suau hukuman. Karena apabila hakim salah dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak maka dapat mengakibatkan hilangnya generasi penerus bangsa yang dapat membangun bangsa di kemudian hari.

Proses peradilan anak hendaknya dilakukan secara cepat dan sederhana karena mengingat keadaan psikis anak yang jauh dari orang tua apabila ia di tahan sehingga dapat membuat jatuh mental anak tersebut.

Hendaknya penyidikan dalam perkara anak dilakukan secara seksama dan atas tuntunan dari seorang ahli anak agar keadan anak tidak merasa tertekan dan dibawah ancaman. Oleh karena itu keberadaan BAPAS sangat diperlukan serta peran aktif psikiater untuk menjaga kepentingan anak harus tetap dipertahankan mengingat hal ini dapat menyebebkan anak menjadi merasa tertekan dan merusak psikis anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Gosita, Arif, ”Masalah Perlindungan Anak”. Jakarta : Akademika Presindo, 1985.
Soedarto, Lokakarya, “Peradilan Anak”. Bandung : Penerbit Percetakan Ekonomi, 1977.

Posted by Rey in 02:41:11
Comments

2 Responses to “Peradilan Anak di Indonesia”

  1. John Siregar says:

    THANKS YUP SEMUA INFONYA:-)

    (John Siregar)

  2. Wita Murniati says:

    Minta artikel tentang hukum pembuktian terbaliknya dong!plizzzzzzzzzzz ya

Leave a Reply